Wali Kota Solok dan DPRD Sepakati Perubahan APBD 2024 Jadi Perda

SOLOK KOTA –  Pemerintah Kota Solok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Penandatanganan persetujuan bersama ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Solok pada Senin, 30 September 2024.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar, dan Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, menandatangani persetujuan bersama tersebut, didampingi Wakil Ketua DPRD, Amrinof Dias Dt. Ula Gadang, dan Mira Harmadia. Acara ini dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, Kepala OPD, serta sejumlah undangan.

Baca juga: Dewi Asmara Harap Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Dilakukan Tergesa-Gesa

Dalam pidatonya, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan koordinasi antara Pemko Solok dan DPRD dalam membahas perubahan APBD.

“Perubahan APBD ini adalah bentuk penyesuaian terhadap kondisi aktual dan kebutuhan prioritas yang ada, agar kita dapat mencapai target pembangunan dengan lebih efektif, ” kata Zul Elfian Umar.

Baca juga: Tingkatkan PAD, Gubernur Sulsel Dorong Kemandirian Desa Melalui Potensi Wisata

Penyesuaian APBD ini, lanjut Wali Kota, ditujukan untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran, terutama dalam mendukung proyek-proyek prioritas di sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zul Elfian Umar berharap Perda yang baru saja disepakati ini dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif pada pencapaian target pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengawal realisasi perubahan APBD. Ia mengingatkan OPD terkait untuk memanfaatkan anggaran secara maksimal dan efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia Ungkap Tiga Isu Krusial Dalam Pembahasan Panja RUU Provinsi Papua Barat Daya

“Kami di DPRD akan terus mendukung setiap langkah pemerintah yang berfokus pada kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Solok yang berkelanjutan, ” ungkap Fauzi.

Penandatanganan Perda tentang Perubahan APBD ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Solok untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, sekaligus mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan yang dinamis di Kota Solok.

Baca juga: Riswan Tony Minta Menteri ATR Fokus Pengukuran Lahan HGU di Indonesia